Author: Siti Khamidah (Siti Khamidah)

Home / Siti Khamidah
Pos

UU Omnibus Jaminan Halal, Halal Watch: Kewenangan Ulama Dikoptasi Kekuasaan Negara

Dalam beberapa hal kita bersyukur hasil final dari RUU Cipta kerja terkait Jaminan Produk Halal mengalami perbaikan, khususnya dalam hal fatwa halal  tetap menjadi kewenangan MUI. Namun secara keseluruhan, dalam pengamatan Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch), issue yang selama ini ramai diperdebatkan perihal ketentuan mengenai Sertifikasi Auditor Halal, Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan...

Pos

UU Omnibus Jaminan Halal, Kekuasaan Negara mengkoptasi Kewenangan Ulama

Jakarta, Pengesahan RUU Cipta Kerja terkait Jaminan Produk Halal (JPH) mengalami perbaikan, khususnya dalam hal fatwa halal telah diketok tetap menjadi kewenangan MUI, namun ketentuan mengenai Sertifikasi Auditor Halal, Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Ketentuan Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal Internasional serta Sistem Jaminan Halal memposisikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi Badan...

Pos

Halal Watch: UU Cipta Kerja berpotensi lemahkan MUI dan Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan RUU Cipta Kerja yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, berpotensi melemahkan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama dalam konteks perannya pada Sistem Jaminan Halal. Ihksan saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan UU Cipta Kerja memungkinkan produsen mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal. Dengan begitu,...

Pos

Peluang Vaksin Covid-19 Bersertifikat Halal

JAKARTA — Sejumlah produsen vaksin luar negeri yang bekerjasama dengan Indonesia telah siap menyediakan vaksin virus covid-19. Salah satunya yakni produsen vaksin asal China yaitu Sinovac. Perusahaan ini telah berkomitmen menyediakan vaksin 15 juta dosis pada akhir 2020 dan 245 juta dosis pada 2021. Namun demikian perihal kehalalan vaksin menjadi permasalahan tersendiri mengingat konsumen vaksin...

Pos

Halal Watch: Sucofindo Belum Bisa Periksa Produk Halal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Perusahaan Milik Negara PT sucofindo yang ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Prodak Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akhirnya tak bisa memeriksa prodak halal. Saat ini penunjukan Sucofindo sebagai LPH sedang diuji oleh perwakilan masyarakat melalui Indonesia Halal Watch (IHW) ke  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. BPJPH  tidak dapat menetapkan PT. Sucofindo sebagai LPH, selain harus...

Pos

Halal Watch Ragukan Kehalalan Produk Hasil Sertifikasi BPJPH

Direktur Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah kembali mengkritisi penetapan PT. Sucofindo sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tanpa kerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Atas dasar itu, Halal Watch meragukan produk yang disertifikat halal BPJPH. Ikhsan menjelaskan mui tidak pernah bekerjasama dengan bpjph dalam penetapan PT. Sucofindo sebagaimana Surat MUI Nomor : U-1477/DP-MUI/VIII/2020. Pada...

Pos

Halal Watch Ragukan Kehalalan Produk Hasil Sertifikasi BPJPH

Jakarta, MINA – Indonesia Halal Watch (IHW) mengajak mitra pegiat halal luar negeri dan kaum agnia, kaum mampu, untuk tetap bersemangat berkurban sebagai wujud dari solidaritas dan kesalehan sosial di tanah air. Hal ini, menurut Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah, mengingat diprediksinya hewan kurban akan jauh menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagai akibat dari turunnya...

Pos

Indonesia Halal Watch Bakal Gelar Pemotongan Hewan Kurban di Sejumlah Daerah

JAKARTA – Jelang Iduladha 1441 H, Indonesia Halal Watch (IHW) berhasil mengajak mitra luar negeri yang selama ini memiliki perhatian terhadap gerakan dan industri halal turut join dalam program IHW Berbagi untuk Sesama dalam rangka Iduladha. Bersama mitranya, IHW akan melakukan pemotongan hewan kurban di sejumlah daerah. Menurut Direktur Eksekutif IHW M Ikhsan Abdullah, pihaknya menggandeng Ishihara Charity Foundation...

Pos

Jangan Terlalu Lama Membiarkan BPJPH Menjadi Badan yang Mubazir

PADA 17 Oktober 2017, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi dibentuk dan di-launching sebagai badan yang lahir dan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sejak kelahiran UU JPH, 17 Oktober 2014, masyarakat telah lama menantikan kehadiran BPJPH. Ekspektasi dan harapan masyarakat yang cukup tinggi agar lembaga yang akan mengurusi produk...

Pos

IHW: BPJPH Tidak Mampu Laksanakan Sertifikasi Halal

Jakarta, HanTer – Pada tanggal 12 November 2019, Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 982 tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal (KMA 982/2019) yang pada intinya berisikan Kementerian Agama memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI untuk menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia. KMA dimaksud diterbitkan sebagai jawaban atau respon Kementerian Agama terhadap keluhan dari...