Author: William Gunardi Syarief (William Gunardi Syarief)

Home / William Gunardi Syarief
Pos

Bantuan IHW kepada Yayasan Yatim Muslimin

Assalamu’alaikum Warahmatulaahi Wabarakaatuh Alhamdulillah pada 1 januari Indonesia Halal Watch memberikan bantuan kepada yayasan yatim muslimin jalan kramat raya, jakarta pusat berikut saat Direktur Utama Indonesia Halal Watch, Dr. H Ikhsan Abdullah, S.H., M.H, foto bersama anak asuh yayasan yatim muslimin

Pos

Press Release 23 Desember 2019

Kepada Yth. REKAN MEDIA Di TEMPAT PERIHAL: PRESS RELEASE Assalamualaikum, Wr. Wb. Dengan hormat, Perkembangan Industri Halal di seluruh dunia terus meningkat dalam beberapa tahun ini, khususnya untuk produk makanan, keuangan, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan pariwisata. Sementara di tanah air masih terus berputar-putar pada persoalan sertifikasi halal, bahkan sampai pada stagnasi proses pendaftaran...

Pos

BPJPH Belum Siap, Sejumlah UKM Gagal Daftar Sertifikasi Halal (VOA ISLAM)

JAKARTA (voa-islam.com)—Indonesia Halal Watch (IHW) menemukan fakta jika Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum siap melakukan registrasi sertifikasi halal. Fakta ini didapat setelah IHW pada Jumat (18/10/2019) mendampingi sejumlah pelaku UKM mengurus sertifikasi halal di kantor BPJPH di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pelaku UKM tersebut berasal dari Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama (HPNU) dan Wanita...

Pos

Press Release IHW 16 Oktober 201

PRES RELEASE:   PERMOHONAN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENERBITKAN PERPPU JAMINAN PRODUK HALAL KARENA ADANYA SIFAT KEGENTINGAN HUKUM YANG MENDESAK YAKNI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TIDAK OPERASIONAL   Assalamualaikum, Wr. Wb. Dengan hormat, Kami Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) berkantor di Wisma Bumiputera Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman...

Pos

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Belum Siap, Presiden Disarankan Terbitkan Perppu

Pemerintah dinilai lambat mendirikan BPJPH dan salah menginterpretasikan isi UU JPH Fitri Novia Heriani Hukumonline.com, Jakarta, Pelaksanaan sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) resmi diberlakukan pada 17 Oktober mendatang. Namun hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal...

Pos

Press Conference IHW 10 Oktober 2019

PERNYATAAN PRESS:   PRESIDEN HARUS MENGELUARKAN PERPPU JAMINAN PRODUK HALAL KARENA ADANYA SIFAT KEGENTINGAN HUKUM YANG MENDESAK YAKNI UU JPH TIDAK OPERASIONAL Assalamualaikum, Wr. Wb.   Dengan hormat,   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara operasional tidak dapat di implementasikan, sehingga berpotensi terjadinya kekosongan hukum mengingat terjadinya keterlambatan Kementerian...