Kategori: Press Release

Home / Press Release
Pos

Jelang New Normal Akibat Virus Corona, Konsumen dan Pihak Mall Diminta Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta – Indonesia segera memasuki fase kehidupan baru (new normal). Di tahap ini, rencananya banyak mall atau pusat perbelanjaan bakal dibuka kembali, meski wabah virus corona covid-19 belum surut. Untuk kegiatan sosial ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan akan dibuka pada Senin, 15 Juni 2020 yang merupakan masa transisi fase pertama new normal. Menanggapi itu, Indonesia Halal Watch...

Pos

Press Release 23 Desember 2019

Kepada Yth. REKAN MEDIA Di TEMPAT PERIHAL: PRESS RELEASE Assalamualaikum, Wr. Wb. Dengan hormat, Perkembangan Industri Halal di seluruh dunia terus meningkat dalam beberapa tahun ini, khususnya untuk produk makanan, keuangan, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan pariwisata. Sementara di tanah air masih terus berputar-putar pada persoalan sertifikasi halal, bahkan sampai pada stagnasi proses pendaftaran...

Pos

Press Release IHW 16 Oktober 201

PRES RELEASE:   PERMOHONAN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENERBITKAN PERPPU JAMINAN PRODUK HALAL KARENA ADANYA SIFAT KEGENTINGAN HUKUM YANG MENDESAK YAKNI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TIDAK OPERASIONAL   Assalamualaikum, Wr. Wb. Dengan hormat, Kami Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) berkantor di Wisma Bumiputera Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman...

Pos

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Belum Siap, Presiden Disarankan Terbitkan Perppu

Pemerintah dinilai lambat mendirikan BPJPH dan salah menginterpretasikan isi UU JPH Fitri Novia Heriani Hukumonline.com, Jakarta, Pelaksanaan sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) resmi diberlakukan pada 17 Oktober mendatang. Namun hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal...

Pos

Press Conference IHW 10 Oktober 2019

PERNYATAAN PRESS:   PRESIDEN HARUS MENGELUARKAN PERPPU JAMINAN PRODUK HALAL KARENA ADANYA SIFAT KEGENTINGAN HUKUM YANG MENDESAK YAKNI UU JPH TIDAK OPERASIONAL Assalamualaikum, Wr. Wb.   Dengan hormat,   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara operasional tidak dapat di implementasikan, sehingga berpotensi terjadinya kekosongan hukum mengingat terjadinya keterlambatan Kementerian...

Pos

IHW Harap Industri Halal Harus Menjadi Politik dan Kebijakan Negara

Inapos, Jakarta.- Indonesia saat ini menjadi pasar menarik bagi industri halal global dengan jumlah penduduk muslimnya yang terbesar di dunia. Bahkan, dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi industri halal nomor wahid di dunia. Dalam rangka menyambut undangan Zico-Bappenas dalam rangka membuat Master plan dan Road map Komite Nasional Keuangan Syatiah (KNKS). Direktur Eksekutif...

Pos

IHW Nilai Perlu Badan Halal Setingkat Kementerian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dinilai perlu memiliki badan yang khusus mengurusi halal. Badan yang dimaksud setidak-tidaknya setingkat kementerian sehingga mampu mendorong Indonesia menjadi pusat Industri halal dunia. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah dalam pelatihan bertajuk “Pendampingan bagi Pelaku Usaha untuk Memeroleh Sertfikasi Halal”...

Pos

BPJPH Diingatkan Segera Bentuk LPH dan Auditor Halal

Selama belum ada LPH terakreditasi, maka BPJPH dianggap belum bisa sertifikasi halal REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Halal Watch (IHW) mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar segera membentuk lembaga pemeriksa halal (LPH) yang sudah terakreditasi dan auditor halal. Hal itu supaya para pelaku usaha mikro, keci, dan menengah (UMKM) dapat memeroleh sertifikasi halal dengan...

Pos

IHW: Sertifikasi Halal untuk UMKM Seharusnya Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sertifikasi halal merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Para pelaku industri diimbau untuk mengindahkan aturan tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya tak dipungut biaya dalam mengurus sertifikasi halal. Sebab,...

Pos

IHW Surati Jokowi Soal Potensi Serbuan Produk Halal Malaysia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Halal Watch (IHW) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal potensi serbuan produk halal dari Malaysia yang dapat masuk ke Indonesia tanpa melalui sertifikasi ulang Majelis Ulama Indonesia (MUI). IHW juga meminta pemberlakuan sertifikasi ganda produk halal Malaysia. “IHW menyurati agar Presiden mengkaji perjanjian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Jabatan...