Kabar IHW

Home / Kabar IHW

UU Omnibus Jaminan Halal, Halal Watch: Kewenangan Ulama Dikoptasi Kekuasaan Negara

Dalam beberapa hal kita bersyukur hasil final dari RUU Cipta kerja terkait Jaminan Produk Halal mengalami perbaikan, khususnya dalam hal fatwa halal  tetap menjadi kewenangan MUI. Namun secara keseluruhan, dalam pengamatan Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch), issue yang selama ini ramai diperdebatkan perihal ketentuan mengenai Sertifikasi Auditor Halal, Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Ketentuan Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal Internasional serta Sistem Jaminan Halal memposisikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi Badan yang super body, sekaligus  menempatkan MUI seperti jadi subordinat (bawahan) BPJPH dalam kontek Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. “Semua kewenangan MUI yang dulu telah diatur di...

UU Omnibus Jaminan Halal, Kekuasaan Negara mengkoptasi Kewenangan Ulama

Jakarta, Pengesahan RUU Cipta Kerja terkait Jaminan Produk Halal (JPH) mengalami perbaikan, khususnya dalam hal fatwa halal telah diketok tetap menjadi kewenangan MUI, namun ketentuan mengenai Sertifikasi Auditor Halal, Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Ketentuan Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal Internasional serta Sistem Jaminan Halal memposisikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi Badan yang super body, sekaligus menempatkan MUI seperti menjadi subordinat atau bawahan BPJPH dalam konteks Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Dr. Ikhsan Abdullah. Menurutnya, semua kewenangan MUI yang dulu telah diatur di dalam UU JPH, yakni Undang-Undang No...

Halal Watch: UU Cipta Kerja berpotensi lemahkan MUI dan Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan RUU Cipta Kerja yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, berpotensi melemahkan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama dalam konteks perannya pada Sistem Jaminan Halal. Ihksan saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan UU Cipta Kerja memungkinkan produsen mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal. Dengan begitu, kementerian atau lembaga yang mengurusi sertifikasi halal dapat dikesampingkan dengan mudah. “Hal yang sangat tidak tepat di dalam Ketentuan Omnibus Jaminan Produk Halal adalah ketentuan ‘self declare’ ini adalah sesuatu yang diharamkan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebelum ada ketentuan Omnibus...

Peluang Vaksin Covid-19 Bersertifikat Halal

JAKARTA — Sejumlah produsen vaksin luar negeri yang bekerjasama dengan Indonesia telah siap menyediakan vaksin virus covid-19. Salah satunya yakni produsen vaksin asal China yaitu Sinovac. Perusahaan ini telah berkomitmen menyediakan vaksin 15 juta dosis pada akhir 2020 dan 245 juta dosis pada 2021. Namun demikian perihal kehalalan vaksin menjadi permasalahan tersendiri mengingat konsumen vaksin Indonesia mayoritas adalah Muslim yang sangat memperhatikan kehalalan sebuah produk. Menurut Direktur Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thayiban (LPH-KHT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Nadratuzzaman Hosen, proses sertifikasi halal pada vaksin Covid-19 dari berbagai produsen vaksin luar negeri menjadi sangat penting dilakukan untuk memastikan kehalalan...

Halal Watch: Sucofindo Belum Bisa Periksa Produk Halal

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Perusahaan Milik Negara PT sucofindo yang ditunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Prodak Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akhirnya tak bisa memeriksa prodak halal. Saat ini penunjukan Sucofindo sebagai LPH sedang diuji oleh perwakilan masyarakat melalui Indonesia Halal Watch (IHW) ke  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. BPJPH  tidak dapat menetapkan PT. Sucofindo sebagai LPH, selain harus memperoleh akreditasi MUI, juga masih harus menunggu putusan pengadilan,” kata perawakilan masyarakat Ikhsan Abdullah kepada Republika, Jumat (4/9). Ikhsan yang juga Direktur Eksekutif IHW menyesalkan, berkaitan dengan pendirian LPH PT. Sucofindo, saat ini masih bermasalah di pengadilan, mengingat proses pendiriannya tidak sesuai peraturan perundang-undangan, yakni pendirian...