Kabar IHW

Home / Kabar IHW

Focus Group Discussion, 19 Februari 2020, Hotel A One Jakarta

assalamu’alaikum warahmatullahi wabrakaatuh alhamdulilah telah di-laksanakannya Focus Group Discussion pada Rabu, 19 Februari 2020 bertepatan di hotel A One Jakarta, yang di hadiri oleh rekan media dan tamu undangan serta di isi oleh pemateri-pemateri yang concern terhadap isu halal, dimana dalam Focus Group Discussion ini mengangkat tema yaitu “RUU Cipta Lapangan Kerja Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Apakah Mengecam Peran Ulama dan Mengabaikan Kepentingan Umat?” dimana pemateri yang hadir ialah: 1. Ir. Sumunar Jati – Wakil Direktur LPPOM MUI 2. Drs. Salahudin Al-aiyubi, M.A – Sekretaris Komisi Fatwa MUI 3. Dr. Sumardji 4. Prof. Muhammad Baharun,SH,MA – Ketua Komisi Hukum dan...

Ancaman Peran Ulama Dalam RUU Omnibus Law Terkait JPH

Jakarta.- Dalam draf resmi Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diserahkan ke DPR, Jaminan Produk Halal (JPH) tetap ada. Namun, standarnya diturunkan dari semula harus berdasarkan fatwa MUI, kini bahkan dapat dilakukan oleh masing-masing ormas Islam. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menyebut adanya pihak yang ingin membajak Omnibus Law Cipta Kerja terkait jaminan produk halal. Ikhsan mengungkapkan, dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang menyerahkan wewenang jaminan produk halal kepada masing-masing ormas keagamaan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim investasi, dan itu seperti kembali pada 30 tahun yang lalu. Padahal dalam MUI puluhan ormas Islam telah...

Omnibus bill on job creation weakens ulema’s role in certification: Indonesia Halal Watch

Amid the contentious public debate surrounding the recently submitted omnibus bill on job creation, nongovernmental organization Indonesia Halal Watch has raised concerns about several new stipulations in the bill, which it says will negatively impact the country’s halal certification regulations if they become law. Halal Watch executive director Ikhsan Abdullah said in a statement that several stipulations in the omnibus bill, while necessary to streamline redundancies in prevailing laws, could act as a detriment to the existing halal certification procedure, which mainly relied on fatwas (edicts) issued by the Indonesian Ulema Council (MUI). He said the new stipulations, including Articles 1 and...