Kabar IHW

Home / Kabar IHW

Press Conference IHW 10 Oktober 2019

PERNYATAAN PRESS:   PRESIDEN HARUS MENGELUARKAN PERPPU JAMINAN PRODUK HALAL KARENA ADANYA SIFAT KEGENTINGAN HUKUM YANG MENDESAK YAKNI UU JPH TIDAK OPERASIONAL Assalamualaikum, Wr. Wb.   Dengan hormat,   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara operasional tidak dapat di implementasikan, sehingga berpotensi terjadinya kekosongan hukum mengingat terjadinya keterlambatan Kementerian Agama / BPJPH menyiapkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang (menyiapkan Auditor Halal, LPH, standar halal, tariff sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal dan tidak, instrument dan infrastruktur). Agar Pemerintah tidak di anggap melanggar hukum, maka PERPPU dapat diterbitkan guna memperpanjang...

IHW Harap Industri Halal Harus Menjadi Politik dan Kebijakan Negara

Inapos, Jakarta.- Indonesia saat ini menjadi pasar menarik bagi industri halal global dengan jumlah penduduk muslimnya yang terbesar di dunia. Bahkan, dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi industri halal nomor wahid di dunia. Dalam rangka menyambut undangan Zico-Bappenas dalam rangka membuat Master plan dan Road map Komite Nasional Keuangan Syatiah (KNKS). Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Dr. Ikhsan Abdullah menegaskan, Industri Halal harus menjadi politik dan kebijakan negara untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Isu Produk halal dan Industri halal harus menjadi politik dan polecy negara agar produk dan industri halal menjadi tiang penyangga ekonomi nasional. “Pemerintah harus menjadi...

IHW Nilai Perlu Badan Halal Setingkat Kementerian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dinilai perlu memiliki badan yang khusus mengurusi halal. Badan yang dimaksud setidak-tidaknya setingkat kementerian sehingga mampu mendorong Indonesia menjadi pusat Industri halal dunia. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah dalam pelatihan bertajuk “Pendampingan bagi Pelaku Usaha untuk Memeroleh Sertfikasi Halal” di Jakarta, hari ini. Lebih lanjut, dia menyesalkan Indonesia yang tidak masuk 15 negara teratas menurut survei GIE Indicator Score. Di sisi lain, potensi industri halal di Tanah Air sangat besar sebagai negara berpenduduk signifikan Muslim. “Jadi memang sebenarnya setingkat Indonesia berpenduduk besar yang potensial...

BPJPH Diingatkan Segera Bentuk LPH dan Auditor Halal

Selama belum ada LPH terakreditasi, maka BPJPH dianggap belum bisa sertifikasi halal REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Halal Watch (IHW) mengingatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar segera membentuk lembaga pemeriksa halal (LPH) yang sudah terakreditasi dan auditor halal. Hal itu supaya para pelaku usaha mikro, keci, dan menengah (UMKM) dapat memeroleh sertifikasi halal dengan mudah dan murah melalui BPJPH. Direktur Eksekutif IHW, H Ikhsan Abdullah mempertanyakan kesiapan BPJPH, apakah sekarang sudah bisa menerima permohonan sertifikasi halal dari para pelaku UMKM. Menurutnya, BPJPH sampai sekarang belum memiliki LPH yang sudah terakreditasi. “Karena permohonan sertifikasi halal diajukan ke BPJPH, lalu didistribusikan...

IHW: Sertifikasi Halal untuk UMKM Seharusnya Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sertifikasi halal merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Para pelaku industri diimbau untuk mengindahkan aturan tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seharusnya tak dipungut biaya dalam mengurus sertifikasi halal. Sebab, adanya ketentuan yang dliatur dalam konsideran UU tersebut. “Saya sampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang JPH dalam konsiderannya, itu kewajiban negara. Jadi, tidak perlu repot-repot (membayar). Yang perlu adalah mereka melakukan sertifikasi halal, bahwa kewajibannya (membayar) itu harus tanggung oleh negara,” kata Ikhsan Abdullah di sela-sela...