Kabar IHW

Home / Kabar IHW

Press Release 23 Desember 2019

Kepada Yth. REKAN MEDIA Di TEMPAT PERIHAL: PRESS RELEASE Assalamualaikum, Wr. Wb. Dengan hormat, Perkembangan Industri Halal di seluruh dunia terus meningkat dalam beberapa tahun ini, khususnya untuk produk makanan, keuangan, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan pariwisata. Sementara di tanah air masih terus berputar-putar pada persoalan sertifikasi halal, bahkan sampai pada stagnasi proses pendaftaran sertifikasi halal, dikarenakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersikeras tetap mengambil alih pendaftaran sertifikasi halal, padahal belum siap. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal sebagai bentuk diskresi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk...

BPJPH Belum Siap, Sejumlah UKM Gagal Daftar Sertifikasi Halal (VOA ISLAM)

JAKARTA (voa-islam.com)—Indonesia Halal Watch (IHW) menemukan fakta jika Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum siap melakukan registrasi sertifikasi halal. Fakta ini didapat setelah IHW pada Jumat (18/10/2019) mendampingi sejumlah pelaku UKM mengurus sertifikasi halal di kantor BPJPH di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pelaku UKM tersebut berasal dari Himpunan Pengusaha Nahdlatul Ulama (HPNU) dan Wanita Pengusaha ICMI (Alisa Khadijah). Para UKM ini mengaku sangat senang mendapatkan pendampingan dan pembiayaan pengurusan sertifikasi halal dari IHW. Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah mengatakan pendaftaran sertifikasi halal kepada BPJPH dilakukan pada bagian PTSP. IHW menemukan kondisi PTSP terlihat tidak siap untuk menerima pendaftaran sertifikasi...

Press Release IHW 16 Oktober 201

PRES RELEASE:   PERMOHONAN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENERBITKAN PERPPU JAMINAN PRODUK HALAL KARENA ADANYA SIFAT KEGENTINGAN HUKUM YANG MENDESAK YAKNI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TIDAK OPERASIONAL   Assalamualaikum, Wr. Wb. Dengan hormat, Kami Indonesia Halal Watch (Lembaga Advokasi Halal) berkantor di Wisma Bumiputera Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75 Jakarta Selatan 12910, didirikan berdasarkan Akta Notaris Zainudin Tohir , SH No 48 di Jakarta, dan telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014590.AH.01.07.TAHUN 2015. Sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian,...

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Belum Siap, Presiden Disarankan Terbitkan Perppu

Pemerintah dinilai lambat mendirikan BPJPH dan salah menginterpretasikan isi UU JPH Fitri Novia Heriani Hukumonline.com, Jakarta, Pelaksanaan sertifikasi halal yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) resmi diberlakukan pada 17 Oktober mendatang. Namun hingga saat ini, infrastruktur dan segala kebutuhan untuk menjalankan amanat UU JPH seperti auditor halal, lembaga pemeriksa halal (LPH), standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal/tidak halal, serta instrument dan infrastruktur belum secara utuh dipersiapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).   Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, berpendapat situasi ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum....