IHW Harap Industri Halal Harus Menjadi Politik dan Kebijakan Negara

Inapos, Jakarta.- Indonesia saat ini menjadi pasar menarik bagi industri halal global dengan jumlah penduduk muslimnya yang terbesar di dunia. Bahkan, dengan segala potensi yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi industri halal nomor wahid di dunia.

Dalam rangka menyambut undangan Zico-Bappenas dalam rangka membuat Master plan dan Road map Komite Nasional Keuangan Syatiah (KNKS). Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Dr. Ikhsan Abdullah menegaskan, Industri Halal harus menjadi politik dan kebijakan negara untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Isu Produk halal dan Industri halal harus menjadi politik dan polecy negara agar produk dan industri halal menjadi tiang penyangga ekonomi nasional.

“Pemerintah harus menjadi leader di sektor ini, yang selama ini sektor swasta malah lebih dominan dan agresif. Untuk menggerakkan potensi ekonomi yang berbasis produk dan industri halal, maka harus ada polecy negara yang mengintegrasikan industri Keuangan Syariah dengan produk dan industri halal,” kata Ikhsan kepada Inapos.com, Selasa (30/10/18).

Keduanya harus terjadi relasi yang sinergis dan menguntungkan. Dan relasi yang harus dibangun harus menjadi role mode bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berbasis produk dan Industri halal. Indonesia telah memiliki pengalaman membangun relasi ini, ketika MUI bersama akademisi bersinergi membangun LPPOM-MUI yg diamini Pemerintah saat itu. Dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua masyarakat.

“Perbankan syariah nasional harus dapat berfungsi dan mendedikasikan pembiayaan bagi sektor industri UMKM dan pelaku usaha serta industri halal. Agar entitas ini dapat tumbuh dan berkembang mengisi pasar domestik yang dapat didorong menjadi produk potensial ekspor. Instrumen pembiayaan perbankan syariah harus diimprovment agar tidak hanya sekedar ada, tapi harus berkontribusi bagi mendorong dan menggerakkan ekonomi umat,” pungkasnya. (El)

Leave a Reply

Your email address will not be published.