Press Conference IHW 10 Oktober 2019

PERNYATAAN PRESS:

 

PRESIDEN HARUS MENGELUARKAN PERPPU JAMINAN PRODUK HALAL KARENA ADANYA SIFAT KEGENTINGAN HUKUM YANG MENDESAK YAKNI UU JPH TIDAK OPERASIONAL

Assalamualaikum, Wr. Wb.

 

Dengan hormat,

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara operasional tidak dapat di implementasikan, sehingga berpotensi terjadinya kekosongan hukum mengingat terjadinya keterlambatan Kementerian Agama / BPJPH menyiapkan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang (menyiapkan Auditor Halal, LPH, standar halal, tariff sertifikasi halal, sistem registrasi, label atau logo produk halal dan tidak, instrument dan infrastruktur). Agar Pemerintah tidak di anggap melanggar hukum, maka PERPPU dapat diterbitkan guna memperpanjang batas waktu dari tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan batas waktu tertentu kedepan berkaitan dengan Open  Legal Policy.

 

Mengingat batas waktu mandatory atau wajib sertifikasi halal bagi semua produk yang masuk dan beredar, maka bersama ini kami sampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut:

 

  1. Penafsiran mengenai Pasal 4 Jo. Pasal 67 UU JPH agar dipahami dengan sistematika yang tertib sebagaimana maksud pembuat Undang-Undang, yakni tanggal 17 oktober 2019 adalah dimulainya pemberlakuan UU JPH, khususnya terhadap ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa, “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

 

Demikian bunyi Pasal 4 UU JPH yang selanjutnya, Pengaturan mengenai dimulainya Kewajiban bersertifikasi halal diatur pada Pasal 67 ayat (1) UU JPH yang menyebutkan bahwa, “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”, yakni dimulai pada tanggal 17 Oktober tahun 2019.

 

UU JPH  diundangkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2014  melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Teori Fictie Hukum, Masyarakat dianggap mengetahui isi dari sebuah Undang-Undang, maka UU JPH telah berlaku dan mengikat Pelaku Usaha, Industri Masyarakat Konsumen dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tanpa kecuali.

 

Adanya kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk semua Produknya wajib dilakukan Sertifikasi Halal, karena adanya ketentuan Pasal 4. Maka Pelaku Usaha mulai dari Usaha Besar sampai UKM produknya wajib bersertifikasi Halal. Kedua adalah Ketentuan Pasal 4 Jo. Pasal 67 ayat (1) menimbulkan kewajiban hukum bagi Pelaku Usaha untuk melakukan Sertifikasi Halal.

 

  1. Apakah semua produk wajib bersertifikasi halal dimulai pada Tanggal 17 Oktober 2019?

 

Bila ketentuan Pasal 67 ayat (1) diterapkan, maka akan menimbulkan konsekuensi berupa larangan untuk Produk yang masuk dan beredar bagi produk yang belum bersertifikasi halal dan hanya Produk yang telah bersertifikasi Halal yang dapat beredar di Wilayah Republik Indonesia.

 

  1. Lalu bagaimana dengan Jutaan produk UKM yang pada 17 Oktober tahun 2019 masih belum memiliki sertifikasi halal? Apakah tidak boleh beredar?

 

BPJPH harus mampu memberikan jawabannya sekaligus solusi bagi UKM sebagaimana dimaksud, sebagai konsekuensi pemberian kewajiban kepada masyarakat dan pelaku usaha yakni memberikan kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar, memberikan kewajiban artinya sama dengan Negara memberikan pembebanan kepada masyarakat.

 

Kewajiban bukan hanya semata dibebankan kepada Pelaku Usaha, akan tetapi kewajiban juga menjadi tanggungung jawab BPJPH untuk melakukan edukasi sosialisasi dan membuat skema pendampingan dan pembiayaan bagi pelaku usaha dan UKM.

 

Perlu kita ketahui bersama, bahwa Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH dilakukan dengan prinsip Sukarela (Voluntary) artinya sertifikasi halal hanya dilakukan atas dasar kemauan para Pelaku Usaha dengan kesadaran sendiri untuk memenuhi kebutuhan konsumennya dalam kaitanya untuk memenuhi tuntutan konsumen (consumer satisfaction) dan kesediaan LPPOM MUI yang telah mendapat mandat dari negara dan masyarakat untuk melakukan fungsinya sebagai Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia sejak 30 tahun lalu dan selanjutnya sesuai SK Kemenag No 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pemeriksaan Pangan Halal dan SK Kemenag No 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan  Pangan Halal dan Tatacara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Halal, kewenangan MUI sebagai Lemvaga Sertifikasi Halsl  semakin diperkuat oleh Negara.

 

Pasca berlakunya UU JPH, maka Sertifikasi Halal menjadi wajib (mandatory), oleh karena sudah menjadi kewajiban, maka mengikat bagi Pelaku Usaha dan Penyelenggara yakni BPJPH.

 

Apa saja yang menjadi kewajiban Pelaku Usaha?

 

Bahwa mulai 17 Oktober 2019, maka semua produk masuk dan beredar wajib bersertifikat halal, dikecualikan untuk yang memerlukan pengaturan secara bertahap seperti Produk Obat dan Produk rekayasa teknologi dan genetika, sedangkan untuk produk makanan, minuman dan kosmetika tidak lagi diperlukan pengaturan pentahapan, mengingat makanan dan minuman itu termasuk produk dengan kategori kebutuhan primer yang dikonsumsi secara masif dan telah diberikan waktu 5 tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan UU JPH. Kosmetika seharusnya  disamakan dengan produk makanan dan minuman, karena tidak ada kewajiban seseorang untuk menggunakan dan/atau tidak memakai kosmetika, karena merupakan kebutuhan sekunder.

 

Lalu bagaimana untuk Produk Impor?

 

Pada dasarnya produk impor makanan dan minuman wajib sertifikasi halal pada saat ini, bila mengikuti ketentuan Pasal 4 jo Pasal 67 ayat (1)  tanpa kecuali, inilah *fungsi Utama UU JPH, yakni untuk dapat melindungi Pasar domestik dari serbuan produk asing*. Jadi produk asing wajib sertifikasi Halal mulai 17 Oktober 2019. Bila UU JPH tidak sepenuhnya dijalankan (law enforcement),  maka *UKM kita akan mati suri*, karena derasnya serbuan produk asing masuk ke Indonesia.

 

implikasi bila pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing yang masuk dan beredar di Indonesia, maka bukan saja persoalan membanjirnya produk asing di pasar domestik akan tetapi juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia untuk memperoleh jaminan akan produk halal. Dan ini berkaitan dengan Kerjasama dan Pengakuan Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri.

 

Apa yang menjadi kewajiban BPJPH?

 

  1. Sebagai Badan Sertifikasi halal yang diberikan kewenangan oleh UU JPH sesuai Pasal 5 dan seterusnya, BPJPH selain berwenang menerima pendaftaran, menerbitkan sertifikasi dan mencabut Sertifikasi Halal, maka BPJPH memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi atas UU JPH disamping kewajiban memberikan subsidi pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 44 dengan kebijakan yang bersifat affirmatif, sebagai konsekuensi Negara mewajibkan sertifikasi halal yang semula bersifat Sukarela. Bila negara mengatur dan mewajibkan, maka ada kewajiban negara terhadap pembiayaan sertifikasi halal bagi UKM, agar tidak di anggap membebani pelaku usaha, tapi sebaliknya sertifikasi halal harus menjadi instrument competitive advantage dalam rangka negara hadir untuk melindungi masyarakat guna memperoleh jaminan produk halal.

 

  1. BPJPH wajib menjamin kerahasian dokumen dan formula (kerahasiaan produk), sebagaimana yang diatur Pasal 43 UU JPH, maka bila terjadi kebocoran atas kerahasiaan produk, maupun hilangnya dokumen permohonan serifikasi halalbaik yang sedang dimohonkan maupun yang telah bersertifikasi halal, dapat dikenakan sanksi sebagaimana  di atur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU JPH.

 

  1. Kewajiban BPJPH selanjutnya adalah menegakkan prinsip sertifikasi halal yakni harus sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas, efisiensi dan profesionalitas.

 

Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh BPJPH, bila tidak dipenuhi, maka hak Pelaku Usaha UKM dan Industri akan terabaikan dan akan menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpastian dan akuntabilitas dan kredibilitas BPJPH yang juga akan berakibat pada perekonomian Nasional.

 

Kondisi real terkini (9 Oktober 2019), belum satupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terbentuk yang terakreditasi BPJPH dan MUI sebagaimana Pasal 13 UU JPH, yang mengatur bahwa LPH wajib di akreditasi oleh BPJPH dan MUI. Selanjutnya untuk mendapatkan akreditasi, LPH wajib memiliki Auditor halal minimal 3 orang.  Sebagai informasi hingga saat ini belum ada satu pun Auditor halal yang dihasilkan selama BPJPH dibentuk pada tanggal 14 Oktober 2017 yang lalu,  Auditor Halal yang ada saat ini berjumlah 1.061 orang yang telah bertifikasi dari MUI adalah auditor halal yang selama ini bekerja sebagai Auditor Halal LPPOM MUI di 34 Wilayah Provinsi dari Aceh hingga Papua.

 

Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai badan sertifikasi halal, BPJPH wajib menyiapkan sistem pendaftaran yang mudah diakses Pelaku Usaha, perwakilan BPJPH ditingkat provinsi dan Kabupaten Kota,  tarif sertifikasi halal yang lebih baik  disamping yang disebutkan di atas yakni auditor halal dan LPH. Lalu bagaimana dengan kesiapan BPJPH akan melakukan sertifikasi halal dengan mengingat hingga saat ini BPJPH belum memenuhi satupun point-point penting yang mutlak harus ada sebagaimana Penulis sebutkan di atas, sementara waktunya hanya tersisa 10 (sepuluh) hari lagi.

 

BPJHP juga selanjutnya wajib menjalani Sertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional yang berstandar  Internasional seperti Komite Akreditasi Nasional (KAN) disamping wajib melakukan uji publik untuk semua sistem yang akan diterapkan kepada dunia Usaha dan Industri  agar tidak terjadi Trial and error.

 

Memperhatikan kondisi mutakhir BPJPH yang belum siap, maka tidak dipaksaksakan dengan alasan atau legal reason apapun untuk melakukan Pendaftaran Sertifikasi Halal, menerima Pendaftaran Sertiflkasi Halal pada 17 Oktober tahun 2019, karena berbagai kewajibanya sebagaimana yang diuraikan di atas belum satupun dipenuhi. Bila tetap dipaksakan, maka akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk bagi dunia usaha dan pemerintah, bahkan sebaliknya justru akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha yang berdampak pada melemahnya daya saing dan berakibat buruk bagi perekonomian nasional.

 

Agar Pemerintah tidak dianggap melanggar UUJPH dan Kewajiban Sertifikasi Halal untuk semua produk yang masuk dan beredar tetap dapat dilaksanakan dengan baik, maka Bapak Presiden Jokowi wajib mengeluarkan Perpu agar Pasal 59 dan Pasal 60 UU JPH mengenai ketentuan Peralihan dapat dipergunakan sebagai landasan hukum sampai BPJPH dapat berfungsi menjalankan kewenangannya sebagai Penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal dan Badan Sertifikasi Halal, yang menyebutkan bahwa “Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan. MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.”

 

 

Sertifikasi halal itu sudah bukan lagi merupakan issue karena telah dijalankan dengan baik oleh LPPOM MUI selama 30 tahun dan telah mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan Pelaku Usaha LPPOM MUI juga berkontribusi besar bagi ketersediaan produk halal di Masyarakat saat ini, tentu sertifikasi halal telah berperan sebagai instrumen pendorong bagi tumbuhnya Industri Halal di tanah Air. Saat ini yang harus kita fokuskan adalah bagaimana memperoleh manfaat dari perdagangan produk halal tersebut bagi masyarakat dan pemerintah sebagai value advanted agar mampu mendongkrak devisa negara. Bila kita masih terjebak pada bagaimana melakukan sertifikasi halal dan kapan dimulai, itu artinya kita mundur 30 tahun ke belakang.

 

Wasalamualaikum  Wr.Wb

Leave a Reply

Your email address will not be published.