Press Release 23 Desember 2019

Kepada Yth.
REKAN MEDIA
Di
TEMPAT
PERIHAL: PRESS RELEASE

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat,

Perkembangan Industri Halal di seluruh dunia terus meningkat dalam beberapa tahun
ini, khususnya untuk produk makanan, keuangan, fashion, kosmetik dan obat-obatan,
media dan pariwisata.

Sementara di tanah air masih terus berputar-putar pada persoalan sertifikasi halal,
bahkan sampai pada stagnasi proses pendaftaran sertifikasi halal, dikarenakan Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersikeras tetap mengambil alih
pendaftaran sertifikasi halal, padahal belum siap.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi
Halal sebagai bentuk diskresi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dinilai sudah tepat, agar UU JPH dapat
dijalankan sekalipun BPJPH dan infrastruktur lainnya belum siap. UU JPH tetap dapat
dijalankan dengan memberikan kewenangan kepada Lembaga Pengkajian Pangan
Obat dan Makanan (LPPOM MUI) yang selama ini telah menjalankan fungsi tersebut.

Indonesia harus maksimal mengambil keuntungan dari bisnis produk halal yang sangat
potensial dan market sizenya yang sangat besar, karena meliputi makanan, minuman,
Kosmetika, Obat, Fashion dan Halal Tourism. Saat ini kita masih menempati posisi Utama
sebagai Negara Konsumen terbesar yang membelanjakan hampir U$D 170 Miliar dollar
per tahun untuk produk halal, berdasarkan data Global Islamic Economy Indicator
2018/2019. Artinya bila kita dapat memasok kebutuhan sendiri, maka kita akan
menghemat devisa sebesar Rp. 2.465 Triliun Rupiah per tahun.

Sektor terbesar ke 2 yang harus dikejar adalah kosmetika halal yang potensial
menyumbangkan pendapatan bagi Negara, karena disektor ini bukan hanya kebutuhan
wanita saja untuk kosmetika. Pria juga sebagian besar menggunakan kosmetika,
bahkan sekarang sudah bermunculan produk kosmetika yang dapat dipergunakan
untuk pria dan wanita (unisex).

Selanjutnya Pemerintah Indonesia harus dapat memacu research/riset agar dapat
menghasilkan berbagai obat dan vaksin halal yang sampai saat ini masih didominasi
oleh obat dan vaksin yang masih berbahan baku non Halal. Jadi saat ini orientasi kita
harus sudah bergeser untuk tidak lagi membahas dan berpolemik tentang sertifikasi
halal, apalagi mengharapkan masukan dari sertifikasi halal sebagai penerimaan Negara
non pajak, karena bukan saja mundur tapi juga membebani Keuangan Negara.

Yang harus dilakukan saat ini bagaimana Indonesia dapat menikmati keuntungan dari
Perdagangan Industri Halal dan Indonesia menjadi Industri Utama Dunia dalam
perdagangan produk halal. Karena Sertifikasi halal itu hanya salah satu instrumen saja.

Universitas di Indonesia agar fokus melakukan penelitian untuk dapat menghasilkan
bahan pengganti Obat dan Vaksin yang tidak halal dengan bahan substitusi yang halal.
Ini wajib dilakukan dalam 5 tahun ini. Kita harus dapat mengambil hikmah dari Negara
Senegal yang beberapa waktu lalu telah berhasil menemukan bahan vaksin Yellow
Vever dari bahan substitusi yang halal, dan kini Negara tersebut mendulang devisa dari
perdagangan Vaksin di kawasan Afrika Barat.

Bila Indonesia dapat mencontoh Senegal, maka kita tidak perlu membelanjakan
trilyunan Rupiah untuk pengadaan Vaksin BCG, Dipteri, campak, cacar, meningitis,
serviks dan lainnya. Ini sekaligus tantangan Biofarma sebagai Industri Faksin terbesar
untuk mampu berkolaborasi dengan Universitas untuk memperkuat riset, untuk jenis
Vaksin MR. Indonesia harus menjadi Negara Industri Utama Dunia dalam Industri Halal.

Demikian Press Release ini kami sampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Jakarta, 23 Desember 2019

Press Release – 23 Desember 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.