5 Tahun UU JPH Diundangkan BPJPH Tak Berfungsi

Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch (IHW) menggelar acara Refleksi Akhir Tahun dan bedah buku yang bertemakan ‘Mere(i)butkan Sertifikasi Halal’ di Grand Alia Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

IHW menyatakan, ada beberapa catatan penting sebagai refleksi akhir tahun 2018.

Pertama, memasuki 5 tahun Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) diundangkan, tidak banyak yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk pada 10 Oktober 2017 lalu.

“Tidak banyak yang dilakukan BPJPH,” ujar Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah dalam keterangan resminya di Jakarta.

Kedua, BPJPH sampai dengan hari ini belum dapat melakukan kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga tidak mampu melahirkan satu auditor halal pun selama setahun.

“Demikian pula Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diharapkan sudah mulai dibentuk, juga belum ada satu pun yang lahir pasca UU JPH diundangkan,” tutur Ikhsan.

Dengan kondisi seperti ini dapat mengakibatkan persiapan pelaksanaan UU JPH dalam rangka mandatory sertifikasi halal yang akan jatuh pada Oktober 2019 tidak mungkin dapat dilaksanakan melalui BPJPH.

“lni yang menyebabkan tidak berfungsinya BPJPH sebagaimana yang diharapkan oleh pemerinlah,” tandasnya.

Maka dari itu IHW meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar menjalankan Pasal 59 dan 60 UU JPH dengan memperkuat LPPOM MUI melalui Peraturan Presiden demi keberlangsungan mandalory sertifikasi halal sebagaimana amanat undang-undang.

“Menjamin kepastian iklim usaha dan hubungan perdagangan internasional,” pungkas Ikhsan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.