Indonesia Halal Watch jembatani konsumen dapatkan produk halal

Jakarta, HanTer-Saat ini masyarakat Indonesia dihadapkan pada kenyataan ketidakjelasan berbagai produk yang beredar di pasar, mulai dari makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan. Aneka ragam produk tersebut masih diragukan kandungannya apakah halal atau haram.

Belum lagi produk seperti asesoris yang dipergunakan oleh pria dan wanita yang terbuat dari kulit, apakah dari kulit sapi, domba, atau justru kulit babi. Hal itu benar-benar masih diragukan, khususnya konsumen muslim tidak mendapatkan jaminan apapun.

Terkait keraguan tersebut saat ini masyarakat bisa mengadu ke lembaga swasta yang bernama `Halal Watch`. Lembaga tersebut didirikan pada 23 Januari 2013 di Jakarta dengan akta notaris Zainuddin, SH. No. 48. Sejak didirikan `Halal Watch` telah aktif melakukan advokasi bagi konsumen khususnya konsumen muslim dan mendampingi produsen.

“Sekarang masyarakat bisa mengadukan terkait keraguan produk apakah halal atau haram,” kata Direktur Eksekutif `Halal Watch`, H. Ikhsan Abdullah, SH., MH kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Menurut Ikhsan, dengan pengaduan masyarakat terkait beragam produk  yang beredar di pasaran, maka pihaknya bisa memeriksa produk-produk yang beredar di pasaran tersebut. Setelah itu, pihaknya akan melakukan klarifikasi. “Dari situlah nanti kita bina supaya bisa mendapatkan sertifikasi yang benar di MUI,” jelas Ikhsan.

Ikhsan menuturkan, jika produsen tidak mendapatkan sertifikat maka akan mendapatkan sanksi. Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) maka produsen bisa dikenakan denda kurungan penjara selama 5 tahun atau denda Rp 2 milyar.

“Negara wajib hadir dalam jaminan dan kepastian kehalalan dan keharaman suatu produk sehingga tidak ada lagi ruang gelap,” tambah dia.

`Halal Watch`, sambung Ikhsan, hadir sebagai jembatan penghubung masyarakat konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam implementasi dan law enforcement UU JPH. Mengingat pada 2018 berakhirnya masa penyesuaian terhadap UU JPH, maka pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal terhadap produknya sebelum di pasarkan. Pelaku usaha yang produknya menggunakan bahan haram juga wajib mencantumkan label haram.
“Inilah wujud negara menjamin warga negara sesuai konstitusi,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Ikhsan menegaskan, selama menjadi jembatan antara produsen dengan MUI, pihaknya menjamin tidak akan terjadi kongkalikong. Karena pihaknya hanya memberikan edukasi bagaimana mendapatkan sertifikat kehalalan.

Terkait biaya sertifikat yang dinilainya masih mahal, Ikhsan menuturkan, sebagai solusi, kedepannya akan meminta Kementerian Agama (Kemenag) agar bisa memberikan intensif seperti pemeriksaan yang dimudahkan, dan biaya yang diringankan. “Yang seperti ini jangan dikejar-kejar karena mereka juga berhak mendapatkan penghidupan,” jelas dia.

Oleh karena itu, jika mereka masih menggunakan bahan pengawet berbahaya seperti borax maka pihaknya akan memberikan edukasi menggunakan bahan pengawet sesuai yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan (kemenkes).

“Jangan pakai borax tapi pakai bahan yang aman seperti Kalsium Karbonat. Ini kewajiban Kementerian Perindustrian untuk menyediakan produk itu,” tukasnya.

Saat ini, `Halal Watch` tengah melakukan upaya persuasif agar pelaku usaha dapat melakukan sertifikasi dan `Halal Watch` meyakinkan bahwa setelah memperoleh sertifikasi halal, maka omset penjualannya akan meroket dahsat, karena konsumen Muslim yang saat ini ragu atas kehalalannya akan menjadi yakin.

http://www.harianterbit.com/hanterekonomi/read/2015/07/09/34748/21/21/Halal-Watch-Jembatani-Konsumen-Dapatkan-Produk-Halal

Leave a Reply

Your email address will not be published.