UU Omnibus Jaminan Halal, Kekuasaan Negara mengkoptasi Kewenangan Ulama

Jakarta, Pengesahan RUU Cipta Kerja terkait Jaminan Produk Halal (JPH) mengalami perbaikan, khususnya dalam hal fatwa halal telah diketok tetap menjadi kewenangan MUI, namun ketentuan mengenai Sertifikasi Auditor Halal, Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Ketentuan Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Halal Internasional serta Sistem Jaminan Halal memposisikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi Badan yang super body, sekaligus menempatkan MUI seperti menjadi subordinat atau bawahan BPJPH dalam konteks Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Dr. Ikhsan Abdullah. Menurutnya, semua kewenangan MUI yang dulu telah diatur di dalam UU JPH, yakni Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah habis dilucuti.

Bila dalam konteks undang-undang Omnibus Law pada kluster Jaminan Produk Halal tersebut, pendekatan yang humanis dan tetap takdzim kepada MUI sebagai Representasi Ulama dikedepankan sebagai hal yang sangat penting bagi personal yang ada di BPJPH, maka niscaya dapat memuluskan implementasi Undang-Undang tersebut. “Akan tetapi bila yang terjadi kekakuan dan kebekuan seperti yang ditunjukkan Kepala BPJPH 3 tahun terakhir ini, maka kami sangat khawatir UU Omnibus pada kluster Jaminan Produk Halal ini semakin sulit untuk dilaksanakan,” ucap Ikhsan dalam pesannya, Jumat (9/10/2020).

Sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 35A ayat 2 UU Omnibus Cilaka, sambung Ikhsan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka BPJPH dapat menerbitkan Sertifikat Halal. Ini dapat dikatakan Kekuasaan Negara mengkoptasi Kewenangan Ulama. Sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Perundangan-undangan di Indonesia, bahkan dimasa penjajahan pun, Belanda tidak mau masuk ke wilayah yang sangat sensitif.

Kita semua paham, tidak semua UKM menggunakan bahan produksi yang termasuk kategori positif list seperti bahan-bahan alam misal beras, tepung ketela, sagu. “Tetapi banyak UKM yang menggunakan bahan utamanya dari daging, margarin, roombutter dan bahan penolong serta bahan artifisial yang memiliki titik kritis tinggi yang masih harus ditracing kehalalannya. Bila hanya dengan halal self declare, maka akan menjadi tidak jelas kehalalanya,” tukasnya.

Dan yang menjadi persoalan utama, halal itu bukan masalah perizinan yang dalam Omnibus Law dimasukan di dalam kluster perizinan dan kemudahan berusaha. Tetapi halal itu adalah Hukum syariah (Islam) yang menjadi domain dan kewenangan Ulama.

IHW menilai, kehalalan produk tidak hanya didekati dengan ilmu Fiqih tapi juga dengan teknologi, karena di masa kini perkembangan teknologi pangan olahan dudah begitu mutahir yang dapat menjadikan tidak jelas lagi produk yang halal dan yang tidak, oleh karenanya tetap diperlukan pemeriksaan atas suatu produk sebelum dilakukan penetapan Fatwa oleh MUI. Jadi Halal Self Declair tidak sejalan dengan Maqosid syariah, disamping tidak sesuai prinsip perlindungan konsumen yang menjadi tujuan utama,” tutupnya

Sumber : https://inapos.com/uu-omnibus-jaminan-halal-kekuasaan-negara-mengkoptasi-kewenangan-ulama/

Leave a Reply

Your email address will not be published.